Kritik Hilary, Picu Kemarahan Pejabat Israel

Para menteri Israel, Minggu (4/12/2011), bereaksi marah, setelah Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mengatakan ia mencemaskan masa depan demokrasi serta hak asasi perempuan di negara Yahudi tersebut. 

Anggota parlemen Israel, terutama anggota pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam beberapa bulan belakangan telah memelopori serangkaian rancangan undang-undang yang dikecam oleh kelompok hak asasi lokal sebagai upaya untuk mengendalikan wartawan dan organisasi non-pemerintah yang condong ke kiri. Di antara usul peraturan yang paling kontroversial ialah yang akan membatasi dana asing bagi organisasi tertentu non-pemerintah. Peraturan itu menurut para aktivis sayap kiri ditujukan kepada kelompok yang menentang pendudukan Israel dan yang melaporkan pelanggaran hak asasi terhadap orang Palestina.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara kepada wartawan tanpa menyebutkan jatidirinya, mengonfirmasi bahwa Hillary Clinton "prihatin mengenai peraturan tentang organisasi non-pemerintah dan "komentar tokoh konservatif Israel mengenai perempuan". Pernyataan Hillary, yang dilaporkan disampaikan dalam pertemuan tertutup Forum Saban di Washington pada Sabtu, menjadi berita utama di sebagian besar surat kabar Israel. 

Harian terkemuka Israel,  Yediot Aharonot, menyatakan Hillary menggambarkan, ia terkejut saat mendengar bahwa sebagian bus di Jerusalem menerapkan pemisahan gender dan sebagian tentara Israel menolak untuk menghadiri kegiatan yang menampilkan perempuan menyanyi. Komentar tersebut memicu reaksi cepat di Jerusalem. Para menteri Israel yang mengadakan pertemuan mingguan kabinet menuduh Hillary berlebihan. Menteri Keuangan Yuval Steinitz menyebut pernyataan Hillary "benar-benar dibesar-besarkan", demikian laporan media Israel.

"Israel adalah demokrasi yang hidup dan bernafas liberal," katanya. Steinitz dilaporkan mengakui pemisahan gender adalah masalah di Israel, "tapi untuk menyatakan ada ancaman terhadap demokrasi Israel adalah tindakan yang terlalu dibesar-besarkan".

Menteri Lingkungan Hidup Israel, Gilad Erdan, juga mengakui sebagian keprihatinan mengenai seruan yang bertambah bagi pemisahan gender oleh masyarakat ultra ortodoks Israel. Namun ia menyarankan Hillary agar perhatiannya diarahkan ke tempat lain saja. "Para pejabat di seluruh dunia mesti mula-mula mengkhawatirkan masalah di dalam negeri mereka," katanya.

Menteri Dalam Negeri Israel, Eli Yishai dari partai ultra-ortodoks Shas, membela negara Yahudi tersebut. Ia menyatakan Israel tetap menjadi "satu-satunya (negara) demokrasi di Timur Tengah".

Rancangan undang-undang organisasi non-pemerintah sudah mengundang kecaman internasional. Harian Haaretz melaporkan, Duta Besar AS untuk Israel, Daniel Shapiro, telah menyampaikan  keprihatinan Washington mengenai rancangan peraturan tersebut kepada staf Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pesan serupa disampaikan duta besar Jerman beberapa sebelumnya, kata surat kabar tersebut.

sumber:ANT / AFP / kompas.com